Anggaran Pendapatan
dan Penerimaan Negara
1. Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia
Dari
segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan
pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena iyulah APBN selalu disususn
setiap tahun.
Maka secara gari besar APBN terdiri dari
pos – pos seperti dibawah ini :
• Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri
dan penerimaan pembangunan
• Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran
rutin dan pengeluaran pembangunan
APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan
memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan
mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam
negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kbutuhan biaya
pembangunan di Indonesia.
Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagia sumber
pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan namun
kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh
dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap
sumber lain, dalam hal ini pinjamanan luar negeri masih cukup besar. Namun
demikian mulai tahun terakhir PELITA, prosentase tabungan pemerintah sudah
mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari
peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan
beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan
penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan,
Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI (
Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional
yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan
lahirnya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri
sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa
sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran
tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya
2. Proses Penyusunan Anggaran
Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja
yang hendak dicapai selama datu periode yang dinyatakan dalam satuan moneter.
Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan anggaran
Aspek
anggaran sektor publik:
- Perecanaan
- Pengendalian
- Akuntabilitas
Tujuan
anggaran sektor publik:
- Anggaran sebagai alat bagi
pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi
- Anggaran diperlukan karena adanya
kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang
- Anggaran diperlukan sebagai alat
untuk menunjukkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat
Fungsi
anggaran sektor publik
- Alat perencanaan
- Anggaran sebagai alat perencanaan
digunakan sebagai:
Merumuskan tujuan serta sasaran
kebijakan
Merencanakan berbagai program
Mengalokasikan dana pada berbagai
program
Menentukan indikator kinerja
- Alat pengendalian
- Alat kebijakan fiskal
- Alat politik
- Alat koordinasi dan komunikasi
- Alat memotivasi
- Alat penilaian kinerja
- Alat menciptakan ruang publik
Jenis
anggaran sektor publik:
- Anggaran operasional: anggaran
untuk memenuhi bebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan
- Anggaran modal: menunjukkan
rencana jangka panjang
Prinsip anggaran
- Komprehensif
- Otorisasi oleh legislatif
- Keutuhan anggaran
- Diketahui publik
- Nondiscretionary appropriation
- Periodik
- Akurat
- Jelas
Tahapan
penyusunan
- Tahap persiapan anggaran
- Tahapan ratifikasi
- Tahapan implementasi
- Tahapan pelaporan dan evaluasi
3. Perkraan Penerimaan Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan
terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu
tahun anggaran. APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun
ditetapkan dengan Undang-Undang.
Secara keseluruhan sumber penerimaan negara bersumber dari :
1.
Penerimaan dalan negeri, yang terdiri dari;
Penerimaan
Perjakan
- pajak penghasilan (minyak dan gas,
non minyak dan gas)
- pajak pertambahan nilai
- pajak bumi dan bangunan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangun (BPHTB)
- Pajak Lainnya
- Pajak Perdagangan Internasional
- Bea Masuk
- Pajak/Pengutan
Ekspor
Penerimaan
Bukan Pajak
- Penerimaan Sumber Daya Alam
(minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan)
- Bagian Laba BUMN
- PNPB Lainnya
2.
Penerimaan luar negeri
Penerimaan
dari luar negeri dapat dihasilkan dari investasi atau modal proyek ataupun
pinjaman keluar negeri. Bisa juga didapatkan dari ekspor barang ataupun dari
visa para tourist yang datang ke Indonesia.
4. Perkiraan Pengeluaran Negara
Pengeluaran
Negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan maupun kegiatan-kegiatan
pada suatu Negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
1. Pengeluaran rutin dan
2. Pengeluaran pembangunan
Pengeluaran rutin Negara merupakan pengeluaran yang selalu ada dan telah
terencana sebelumnya. Pengeluaran rutin ini meliputi :
- Pengeluaran untuk belanja pegawai
- Pengeluaran untuk belanja barang
- Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
- Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
- Dan juga pengeluaran lain-lain
Sedangkan Pengeluaran pembangunan merupakan semua pengeluaran negara untuk
membiayai proyek-proyek pembangunan. Yang termasuk pengeluaran pembangunan
diantaranya ialah :
- Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen atau lembaga Negara.
- Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah
- Dan juga pengeluaran pembangunan lain-lain
Inilah beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau
kecilnya pengeluaran negara, antara lain :
- Sektor produksi
- Sektor distribusi
- Sektor konsumsi masyarakat
- Sektor keseimbangan perekonomian
Jenis – jenis pengeluaran Negara menurut sifatnya meliputi :
1. PENGELUARAN INVESTASI
-> Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi
di masa datang
2. PENGELUARAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
-> Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan
kegiatan perekonomian masyarakat
3. PENGELUARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
-> Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan
masyarakat
4. PENGELUARAN PENGHEMATAN MASA DEPAN
-> Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun
bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih
besar di masa yang akan datang
5. PENGELUARAN YANG TIDAK PRODUKTIF
-> Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada
masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah.
5. Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara
1.
Produk Domestik Bruto
PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang
diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per
tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan
faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB
hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah
produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak.
Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.
PDB Nominal (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Berlaku) merujuk kepada nilai
PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil (atau disebut PDB
Atas Dasar Harga Konstan) mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan
pengaruh dari harga.
PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran
dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran
adalah:
PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + ekspor – impor
Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi
oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor
melibatkan sektor luar negeri.
Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor
produksi:
PDB = sewa + upah + bunga + laba
Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah,
upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.
Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus
menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan
pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan
pendekatan pengeluaran.
2. Produk Domestik Regional Bruto
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang
merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah
pada satu periode tertentu. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar
harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dalam menghitung PDRB atas dasar
harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada
PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu
(tahun dasar). Penghitungan PDRB saat ini menggunakan tahun 2000 sebagai tahun
dasar. Penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional.
Peroduk Domestik Bruto sebagai salah saru indicator ekonomi memuat berbagai
instrument ekonomi yang di dalmnya terlihat jelas keadaan makro ekonomi suatu
daerah dengan pertumbuhan ekonominya, income perkapita dan berbagai instrument
ekonomi lainnya. Dimana dengan adanya data-data tersebut akan sangan membantu
pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan
tidak salah arah.
Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai
sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk
mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. PDRB dapat
didefinisikan berdasarkan tiga pendekatan yaitu :
a. Pendekatan Produksi (Production Approach)
PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (NTB) yang tercipta sebagai hasil proses
produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh berbagai unit produksi dalam suatu
wilayah/region pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun.
b. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor faktor produksi yang
ikut di dalam proses produksi di suatu wilayah/region pada jangka waktu
tertentu (biasanya setahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah
dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Termasuk sebagai Komponen
penyusun PDRB adalah penyusutan barang modal tetap dan pajak tidak langsung
neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagainilai
tambah bruto sektoral. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh
sektor (lapangan usaha).
c. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)
PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga
swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap
domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto di suatu wilayah/region
pada suatu periode (biasanya setahun). Yang dimaksud dengan Ekspor netto adalah
ekspor dikurangi impor.
3. Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah
tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi
dalam satu periode, biasanya selama satu tahun.
Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari
Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada
tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan
nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun,
pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut
pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam
perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur
kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product,
GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh
negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar